
Gusdur adalah sosokyang intelek dan demokrat , tentu ketika kita berkunjung kerumah beliau pasti kita akan menemukan banyak buku yang setiap saat beliau baca. Tak bias dipungkiri gusdur telah beberapa kali pindah-pindah universitas mulai dari Al-Azhar kairo , palestina, dan lain-lain tanpa pernah sekalipun mendapat gelar sarjana akan tetapi dengan alas an yang unik, beliau merasa pemikira beliau dikekang oleh para dosen sehingga terjadi perdebatan dan beliau memutuskan untuk pindah ke universitas lain.
Gusdur menjadi sosok guru besar bagi Indonesia .bahkan bisa dibilang Gusdur adalah Ensiklopedia berjalan yang memiliki berbagai pengetahuan dan cara-cara unik dalam melihat dan memutuskan sesuatu. akan tetapi beliau harus terjebak dalam permainan politik yang menyebabkan beliau tersingkir dari kursi kepresidenan.
berikut adalah hari-hari terakhir kejatuhan gusdur.
27 Januari 2001:
Dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk dalam anarkisme menyusul merebaknya kasus dana Yanatera Bulog. Ia mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.
1 Februari 2001:
DPR menjatuhkan memorandum kedua kepada Presiden Abdurrahman Wahid terkait dengan kasus penyalahgunaan dana Yanatera Bulog Rp 35 miliar dan bantuan Sultan Brunei.
Maret 2001:
Gus Dur memecat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail. Sebab, keduanya dianggap berbeda visi dengan Presiden, serta tak bisa mengendalikan partainya di parlemen. Apalagi, Yusril minta Gus Dur mundur.
28 Maret 2001:
Presiden Abdurrahman Wahid menjawab memorandum I DPR. Dalam jawabannya, melalui Menteri Kehakiman Baharuddin Lopa, Gus Dur menolak Memorandum I dan membantah terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana Bulog Rp 35 miliar dan bantuan Sultan Brunei.
30 April 2001:
DPR menjatuhkan memorandum kedua kepada Presiden Gus Dur karena tidak puas dengan jawaban Presiden atas memorandum pertama. DPR juga mengusulkan sidang istimewa pada 1 Agustus 2001. Dalam voting terbuka itu, dari 457 anggota Dewan yang hadir, 363 setuju, 52 menolak dan 42 abstain.
1 Juni 2001:
Gus Dur memecat Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono bersama empat menteri lainnya. Alasannya, karena SBY tidak mendukung pernyataan keadaan darurat.
20 Juli 2001:
Ketua MPR Amien Rais mengungkapkan bahwa Sidang istimewa MPR bisa dipercepat dari 1 Agustus menjadi 23 Juli 2001.
23 Juli 2001:
Presiden Abdurrahman Wahid mengumumkan dekrit mengenai pembubaran parlemen, DPR dan MPR serta pembekuan Partai Golkar. Di luar Istana, sekitar 40 ribu tentara diterjunkan untuk mengamankan ibukota.
23 Juli 2001: Kubu Amien Rais, Akbar Tandjung dan Megawati Soekarnoputri melayani keputusan Gus Dur dengan menggelar Sidang Istimewa MPR saat itu juga. MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Namun, Wahid bersikeras dirinya tetap sebagai presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari.
Gus Dur dijatuhkan oleh DPR dan MPR. Apakah MPR merupakan wujud suara rakyat? Beberapa catatan saya berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran.
Pada pertemuan dengan sekitar 8 LSM di Bandung(LSM dari Salatiga, Bali, Bandung, Surabaya, Sulawesi Selatan), saya dikejutkan dengan kompaknya suara mereka mendukung Gus Dur. Lalu pada malam dikeluarkannya dekrit, SCTV juga melaporkan banyaknya partai kecil dan aktivis LSM, selain para kyai, yang menyatakan berada di belakang Gus Dur. Pada siaran interaktif LKM di Radio Suara Surabaya, 12 dari 13 penelepon menyatakan sedih dan kecewa dengan jatuhnya (atau cara dijatuhkannya) Gus Dur. Yang satu berusaha bersuara netral. Di milis Tifa yang diakses banyak LSM di seluruh Indonesia, hampir selusin tokoh menyuarakan keprihatinan serupa, dan belum ada suara yang lain.
Pertanyaannya: mengapa suara-suara yang signifikan itu tidak tereskpos di media massa? Bukankah LSM, parpol kecil, para kyai, itu juga representasi dari rakyat, selain wakil-wakil mereka di DPR/MPR? Dominasi MPR dalam wajah pers kita sangat kentara dengan liputan Sidang Istimewa yang tanpa diselingi wawancara atau komentar dengan pihak yang tidak sependapat atau dengan kalangan rakyat biasa. Juga dengan cepatnya awak televisi memburu Akbar Tanjung, Marzuki Darusman, Dewi Foruna Anwar, dan lain-lain yang berseberangan, pada dini hari Senin itu, untuk menyatakan “kesalahan turunnya dekrit”. Pers sama sekali tidak mencoba mewawancarai orang-orang yang mendukung atau mengerti alasan logis diturunkannya dekrit, misalnya tokoh-tokoh yang malam itu ada di Istana.
Kalau kita mau mundur sebelum turunnya dekrit dan Sidang Istimewa, ada pertanyaan yang sangat crucial yang tidak dijelaskan oleh media massa kepada kita. Bagaimana bisa agenda Sidang Istimewa berubah-ubah dalam hitungan hari dan jam? Mula-mula tentang kasus Bruneigate & Bulogate, lalu tentang pengangkatan pejabat sementara Kapolri, terakhir tentang turunnya dekrit. Ketika dekrit dianggap sebagai “sebab” dipercepatnya SI, ini jelas sebuah “pemlintiran” fakta yang luar biasa. Dekrit adalah “akibat” situasi yang sudah di luar kendali Presiden Gus Dur. Amien Rais telah mengatakan, “Lusa kita akan memiliki pemimpin baru”, sebelum dekrit diturunkan. Tulisan ini tidak akan membahas kesantunan berpolitik Amien Rais, namun logika politik yang terjadi. Ketika kita membayangkan akan adanya presiden kembar, apakah ini bukan ‘negara dalam keadaan membahayakan’? Dengan demikian, disimak dari urutan kejadian, dekrit hanya menyusul ulah para penggagas dan penyelenggara SI, bukan sebaliknya.
Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh demokrasi, kemudian dikecam habis-habisan sebagai pelanggar demokrasi, karena menurunkan dekrit. Orang tampak lupa –dan pers tidak mengingatkan – bahwa sudah lama sebelumnya dan sudah banyak orang mendesak Gus Dur menurunkan dekrit. Sebagai demokrat, Gus Dur berusaha mencegahnya, dengan terus menerus mengajak kompromi/dialog politik. Usahanya gagal. Dengan terpaksa (dengan bercucuran airmata), pada detik terakhir, dekrit diturunkan. Sama sekali tidak terkesan sewenang-wenang. Bila Gus Dur sewenang-wenang, dekrit sudah turun sejak dulu dan Sidang Istimewa tidak akan terjadi.
Meskipun kerap bersilang pendapat dengan pers, perlu kita catat bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tindakan yang tidak demokratis terhadap pers. Demikian juga kepada lawan politik yang sering menghinanya di pertemuan-pertemuan publik, atau mahasiswa yang menghina cacat fisiknya di layar televisi, Gus Dur tidak pernah menangkap orang atau membreidel pers. Perbedaan pendapat dihargai. Bahwa akhir-akhir ini ada kabar Gus Dur akan melakukan tindakan hukum pada dua lembaga pers, itu tindakan yang sangat tepat dalam mengajari rakyat menegakkan hukum. Kalau berseteru dengan pers, biarkan hukum menentukan siapa salah siapa benar. Tak perlu ada tekanan massa, apalagi unjuk kekuasaan politik.
Untuk sedikit memberi gambaran perbedaan watak demokrat Gus Dur dan Amien Rais, ketika menurunkan dekrit, Gus Dur mengatakan, “Kedaulatan dikembalikan kepada rakyat, Pemilu mesti dipercepat.” Besoknya, ketika memimpin Sidang Istimewa, Amien Rais mengatakan, “MPR memiliki kekuasaan tertinggi dan tak terbatas.”
Lalu, bagaimana beda Gus Dur dengan Megawati? Dalam sejarah ketokohannya, Megawati selalu anti-pers. Masih kita ingat di masa kampanye, Megawati hanya mau berpidato di mana-mana, namun tidak bersedia jumpa pers. Di Makassar pernah terjadi wartawan diundang jumpa pers, lalu ketika wartawan sudah berkumpul, Megawati tidak mau menemui dan jumpa pers batal. Baru-baru ini setelah pelantikan, Megawati tidak melayani tanya jawab dengan pers. Namun yang lebih menyedihkan dari itu semua, ada isu akan diciduknya para “pembisik” Gus Dur yang malam itu berada di Istana, yang diduga mendorong turunnya dekrit. Ada pula rencana menghidupkan kembali Departemen Penerangan. Sebuah seminar di Mojokerto dibatalkan dan para pejabat saling tuding. Delapan perwira polisi dan Wakapolri diinterogasi hanya karena berbeda pendapat, dan Bimantoro unjuk kekuasaan pada hari pertama dia kembali ke kursinya.
Bila pemimpin negara dan tokoh politik kita semacam itu, harapan kita satu-satunya tetap pada pers untuk mengungkapkan kebenaran. Apakah pers masih akan berani? Saya tetap berharap dengan optimistis.
terima kasih kepada
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/117600-kisah_kejatuhan_gus_dur_dari_kursi_presiden
http://sirikitsyah.wordpress.com/2009/04/26/beberapa-fakta-penting-tentang-jatuhnya-gus-dur/